Ketetapan MPR

•      Putusan TAP. MPR

          Sebelum dilakukan atas perubahan UUD 1945, MPR dikonstruksikan sebagai wadah penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat, tempat kemana Presiden harus tunduk dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan konstitusionalnya. Menurut ketentuan pasal 3 juncto pasal 37 UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), MPR berwenang (i) menetapkan UUD, (ii) mengubah UUD, (iii) memilih presiden dan/atau wakil presiden, (iv) menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.

          Dengan pertimbangan yang demikian, maka haluan-haluan negara yang dimaksud perlu dituangkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang mengatur dengan daya ikat yang efektif. Hanya saja, karena prosedur pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Ketetapan MPR/S itu memang berbeda dari penyusunan atau penetapan UUD menurut ketentuan pasal 37 UUD 1945, maka kedudukan keduanya dianggap tidak sederajat.

Proses Penyusunan TAP MPR

Proses Penyusunan ketetapan MPR (tap MPR)

•      Terdiri dari 4 pembicaraan yaitu:

•      ·Pembicaraan tingkat 1: penyusunan Rantap dan Rantus dalam Badan Pekerja MPR

•      · Pembicaraan tingkat 2: pembahasan dalam rapat paripurna MPR

•      ·Pembicaraan tingkat 3: pembahasan dalam rapat komisi/panitia ad hoc MPR

•      ·Pembicaraan tingkat 4: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR

•      4 pemeran penting dalam pembuatan tap MPR, yaitu

•      · Badan pekerja MPR: alat kelengkapan MPR yang bertugas menyiapkan rancangan acara dan rancangan putusan siding umum, siding tahunan, dan siding istimewa MPR

•      · Fraksi MPR: pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan peta kekuatan politik

•      · Komisi MPR: alat kelengkapan MPR yang dibentuk sesuai dengan acara persidangan

•       Panitia Ad Hoc MPR: alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melakukan tugas tertentu apabila diperlukan dalam persidangan

•      PROSES PENYUSUNAN PUTUSAN MPR
1.Perubahan UUD
2.Ketetapan MPR
3.Keputusan MPR
Pembuatan keputusan majelis dilaksanakan empat tingkat penbicaraan,kecuali u/laporan pertanggung jawaban presiden dan hal2 yg dianggap perlu oleh majelis.(pasal 91 Tap MPR Nomor II/MPR/1999.
Tingkat I: Pembahasan oleh badan pekerja Majelis(BP MPR) menghasilkan Rancangan Ketetapan/keputusan majelis sbg bahan pembicaraan Tingkat II.
Tingkat II:pembahasan o/Rapat paripurna majelis yg didahului o/penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dgn pemandangan umun fraksi-fraksi.
Tingkat III:Pembahasan oleh komisi/panitia Ad Hoc Majelis thd semua hasil pembicaraan Tingkat I & II,pembahasan tingkat III merupakan Rancanan Ketetapan /keputusan Majelis.
Tingkat III:Pengambilan putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar Laporan Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dgn kata terakhir dari fraksi.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan TAP. MPR

    Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS ini adalah sebagai berikut:

1)      Undang-undang dasar;

2)      Ketetapan MPRS;

3)      Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

4)      Peraturan pemerintah;

5)      Keputusan Presiden;

6)      Peraturan Menteri dan sebagainya.

TATA URUTAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TAP MPR

Sedangkan, ada juga beberapa kelemahan dan kekurangan dalam Ketetapan MPRS tersebut telah disempurnakan dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menentukan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1)      Undang-undang dasar;

2)      Ketetapan MPRS;

3)      Undang-undang;

4)      Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;

5)      Peraturan pemerintah;

6)      Keputusan Presiden;

7)      Peraturan Daerah.

   

TUJUAN PEMBENTUKAN

TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003

v  Meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR; 

v  Menetapkan keberadaan (eksistensi) dari  TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang; dan Memberi kepastian hukum.